PEKANBARU, situsriau.com - Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama BMKG, BNPB, BPBD Provinsi Riau, dan TNI AU resmi membuka Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), tahap ketiga di Provinsi Riau. OMC ini menjadi langkah strategis dalam masa perpanjangan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau. 

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla sejak 22 Juli hingga 4 Agustus 2025 melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 682 Tahun 2025. Berdasarkan evaluasi Satgas Bencana, status tersebut diperpanjang untuk pertama kalinya selama dua minggu kedepan.

“Menyikapi hal ini, langkah penanggulangan diperkuat, baik melalui operasi pemadaman darat oleh Manggala Agni Kemenhut bersama Satgas Pengendalian Karhutla Provinsi Riau, serta operasi udara meliputi patroli udara, water bombing, dan OMC,” katanya, Sabtu.

Kementerian Kehutanan mencatat, sepanjang Juli 2025 terjadi 142 kejadian karhutla di Riau dengan perkiraan luas 1.768,01 hektare. Sementara hingga 9 Agustus 2025, terdapat tambahan 93 kejadian dengan luas sekitar 1.150,60 hektare. Saat ini pasukan Manggala Agni Kemenhut dilaporkan masihmelakukan operasi pemadaman dan pendinginan (mopping up) di wilayah Indragiri Hilir dan Rokan Hilir.

“Tahap pertama OMC telah dilaksanakan pada 2–12 Mei 2025, kemudian tahap kedua pada 21 Juli–9 Agustus 2025 dengan dukungan pendanaan dari BNPB. Berdasarkan pantauan curah hujan, pada periode tersebut Kabupaten Rokan Hilir mengalami hujan 5 hari, dan Kabupaten Rokan Hulu 8 hari,” sebutnya.

Menurut Dwi Januanto Nugroho, OMC adalah bagian dari inovasi pencegahan permanen karhutla yang sudah dijalankan sejak 2015. “Dengan pendekatan ini, kita mampu menurunkan luas karhutla secara signifikan, yakni sebesar 77% pada 2024 dibandingkan baseline 2019,” jelasnya. 

OMC berperan penting dalam membasahi lahan gambut yang kering agar tinggi muka air tanah tetap terjagadan Kawasan hidrologis gambut tetap basah. Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan juga menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor, sinergitas koordinasi, kepemimpinan yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat.

“Kementerian Kehutanan tetap berkomitmen tinggi dalam pengendalian karhutla, baik melalui pemadaman darat maupun penanganan udara, dengan semangat kolaborasi dan sinergitas yang kuat. Dengan segala ikhtiar dan doa kita bersama, semoga bencana karhutla di Riau segera terkendali,” pungkasnya.