INHU, situsriau.com - Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan harapan besar kepada pemerintah pusat terkait skema baru dana bagi hasil (DBH) dan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk Riau. Pernyataan itu ia sampaikan saat acara Tabligh Akbar dan Dzikir Akbar dalam rangka HUT ke-68 Provinsi Riau, yang digelar di Talang Mulya, Kecamatan Batang Cenaku, Indragiri Hulu, Sabtu malam (9/8/2025). 

Momen ini disiarkan langsung oleh TV One dan disaksikan ribuan masyarakat yang memadati lokasi.

Wahid menegaskan pentingnya skema take on product, yakni pembagian hasil berdasarkan nilai total produk daerah. Menurutnya, Riau menghasilkan produk senilai Rp1.112 triliun pada 2024. Jika 10 persen saja dikembalikan ke daerah, maka Riau bisa memperoleh lebih dari Rp100 triliun untuk memperkuat kapasitas fiskal.

“Dengan angka itu, Riau bisa membangun infrastruktur yang memadai dan menata pemerintahan secara lebih mandiri,” tegas Wahid di hadapan ribuan masyarakat yang hadir langsung di lokasi maupun yang menyaksikan melalui siaran langsung TV One.

Selain itu, Wahid juga meminta dukungan Presiden untuk menetapkan sejumlah wilayah sebagai free trade zone dan KEK. Beberapa daerah yang diusulkan antara lain Pulau Rangsang, Bukit Batu, Buton, dan Tenayan.

“Letak Riau sangat strategis, di jantung Sumatera dan dekat jalur perdagangan internasional. Kalau ini dikembangkan, akan memberi dampak ekonomi besar bagi daerah dan nasional,” ujarnya.

Usulan ini bukan tanpa dasar. Abdul Wahid dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) sejak masih menjabat sebagai Anggota Komisi XI dan Wakil Badan Legislasi DPR RI.

Kini sebagai Gubernur, ia aktif membangun komunikasi dengan pusat dan telah membawa sejumlah menteri ke Riau, termasuk mengajak para kepala daerah se-Riau bertemu langsung dengan pemerintah pusat.