PEKANBARU,situsriau.com- Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa merupakan salah seorang dari pejabat Pemko Pekanbaru yang terjaring Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam. 

Selain Pj Wako, juga diamankan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Indra Pomi dan dua orang lainnya yang mengakibatkan terganggunya jalan pemerintah di Pemko Pekanbaru. 

Menyikapi hal ini, Pj GubernuGubernur Riau Rahman Hadi langsung menunjuk dan melantik mantan Pj Bupati Meranti Roni Rachmat sebagai Pj Walikota Pekanbaru, Selasa sore (3/12/2024). 

Dalam sambutannya, Rahnan Hadi mengatakan sebagai Pj Walikota Pekanbaru yang baru, Roni Rachmat diamanahkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota dan juga berharap mampu menjalankan program -program pembangunan dengan lebih baik dan menjaga pelayanan publik tetap optimal.

Pelantikan ini menjadi langkah awal untuk menata ulang pemerintahan kota Pekanbaru , memastikan roda pemerintahan berjalan lancar,serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan. 

Untuk dikatahui, operasi terhadap pejabat Pemko Pekanbaru ini menyebar dengan cepat dan menjadi perbincangan hangat di dikalangan warga Riau. 

Dalam operasi tersebut, KPK dikabarkan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat.

Info yang diperoleh awak media, empat pejabat Pemko Pekanbaru yang kena OTT berinisial RM (Risnandar Mahiwa), Indra Pomi (IP) , Alek Kurniawan (AK) yang akhirnya dipulangkan karena tak terbukti terlibat, Nofri (NF) , serta seorang pihak swasta turut diamankan dalam operasi tersebut.

Dugaan awal menyebutkan OTT ini terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sampah dan pengadaan pihak ketiga untuk tahun anggaran 2025.

Operasi ini mengungkap potensi pelanggaran dalam proses pengelolaan dan pengadaan di sektor tersebut.

Selasa sore, Risnandar bersama Indra Pomi langsung diterbangkan ke Jakarta dengan pengawalan ketat tim KPK.

Informasi terbaru yang diterima awak media, OTT ini dilakukan untuk membongkar dugaan korupsi terkait pengeluaran dana bendahara daerah dengan bukti fiktif.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa KPK telah mengamankan uang tunai lebih dari Rp1 miliar sebagai barang bukti. berarti info sebelumnya yang menyebutkan 3 miliar dalam bentuk dolar terbantahkan. 

"Bukti uangnya sementara di atas Rp1 miliar. Modusnya pengeluaran tunai dengan bukti fiktif seperti kuitansi alat tulis kantor, tetapi barangnya tidak ada. Ini praktik lama yang ternyata masih dilakukan," kata Alexander, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, KPK juga menemukan adanya pungutan liar dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan rumah sakit umum daerah (RSUD).

"Kami mendapati kutipan atau iuran dari kepala dinas serta RSUD. Ini menambah dimensi kasus yang semakin serius," ujarnya.

Alexander memastikan bahwa OTT ini merupakan bagian dari penyidikan panjang yang telah direncanakan.

"Ini bukan OTT biasa. Penangkapan dilakukan berdasarkan sprindik yang diterbitkan beberapa bulan lalu," jelas Alexander.

KPK menegaskan komitmennya untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini demi menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih bersih.***