Kemenpan-RB Gelar Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2021 Selasa, 08 Maret 2022 | 23:46
PEKANBARU - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar penyampaian hasil evaluasi pelayanan publik Tahun 2021 dalam lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sebagai informasi, pada evaluasi tahun lalu, 84 unit penyelenggara pelayanan (UPP) menjadi lokus evaluasi. Pada tingkat provinsi dilakukan evaluasi pada 34 UPP, yang terdiri dari DPMPTSP serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Sementara di tingkat kabupaten kota, lokus evaluasi mencapai 514 UPP, yang terdiri dari DPMPTSP serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Lebih lanjut, secara nasional indeks pelayanan publik mengalami sedikit penurunan. Hasil evaluasi tahun lalu menunjukkan angka 3,79, turun dari tahun 2020 yakni 3,84. Penurunan itu disebabkan pandemi Covid-19 yang fluktuatif dan penambahan lokus evaluasi secara masif. Penambahan lokus evaluasi pada kementerian/lembaga sebanyak 28 instansi, 1 instansi pada tingkat provinsi, serta 293 instansi di tingkat kabupaten dan kota.
Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan reformasi birokrasi bukanlah sebuah program dari Kementerian PAN-RB tapi merupakan salah satu dari pada visi misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Birokrasi di negara manapun itu lehernya sebuah pemerintahan, birokrasi yang gagal pasti masyarakat akan menilai bahwa pemerintah baik pusat sampai daerah ataupun sampai tingkat desa kelurahan itu gagal," katanya.
Menurutnya, reformasi birokrasi adalah memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek cepat dan cepat mengambil keputusan juga berani mengambil keputusan, mempercepat proses perizinan dan mempercepat proses pelayanan publik di seluruh lingkup kementerian lembaga maupun daerah.
Ia juga mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah harus konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Setiap aparatur negara harus mempunyai orientasi yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” sebut Tjahjo.
Ia menyampaikan pesan Presiden bahwa jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri. “Bukan zamannya lagi aparatur negara seperti pejabat zaman kolonial, malah minta dilayani. ASN harus melayani,” tegasnya.
Seluruh jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah juga harus menguatkan employer branding Bangga Melayani Bangsa. “Jangan ada lagi ego sektoral dan ego ilmu. Yang dipikirkan adalah bagaimana ASN bangga melayani bangsa,” jelas Menteri Tjahjo.
Pihaknya menuturkan, sebagai aparatur pemerintah, baik itu dari pusat, kementerian lembaga maupun dari daerah tetaplah harus memberikan yang terbaik dan bangga melayani bangsanya dengan benar.
"Kita harus bangga melayani masyarakat dengan menyerap aspirasi mereka agar memudahkan mereka untuk mengurusi berbagai permasalahan khususnya yang menyangkut pelayanan dasar dan masalah investasi," tuturnya. (nb)